Jelang Rolling Jabatan, Pemerhati Minta HHRM Tes Kejiwaan Bagi Calon Pejabat
BITUNG—Menjelang rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, muncul desakan keras dari masyarakat agar pejabat yang akan menempati kursi strategis terlebih dahulu melewati uji mental dan kejiwaan secara ketat.
Desakan ini disampaikan oleh pemerhati kota, Sanny Kakauhe, yang mengangkat isu sensitif soal dugaan adanya oknum pejabat berperilaku menyimpang atau bahkan berpotensi ‘psikopat’ di lingkup birokrasi.
“Rolling jabatan jangan hanya formalitas. Kami masyarakat tidak ingin ada pejabat yang punya sifat merusak justru ditempatkan di posisi penting. Bitung butuh pejabat yang sehat secara mental, berintegritas, dan mampu jadi motor penggerak pembangunan,” tegas Sanny Kakauhe, Kamis (28/8/2025).
Lebih lanjut, Kakauhe mendorong Walikota Hengky Honandar SE agar segera menerapkan pemeriksaan Multi-Psychological Competency Indicator (MPCI) bagi seluruh pejabat struktural.
Tes yang dilakukan oleh tenaga ahli psikologi dan manajemen sumber daya manusia ini dinilai penting untuk mendeteksi kondisi mental, kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, etika kerja, serta potensi kepemimpinan.
Menurut Kakauhe, hasil MPCI seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan pejabat yang layak menduduki jabatan strategis.
“Langkah ini bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak untuk menghindari kerusakan birokrasi dari dalam. Kalau dibiarkan, bisa berpengaruh buruk terhadap pelayanan publik maupun suasana kerja internal pemerintahan,” tandas Sanny Kakauhe.
Lebih lanjut kata Kakauhe, selain tes psikologi, ia juga menekankan perlunya evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI).
Sanny Kakauhe menilai, selama ini rolling jabatan sering kali hanya didasarkan pada senioritas atau pertimbangan politik, tanpa melihat rekam jejak nyata pejabat yang bersangkutan.
“Kalau berbasis KPI, maka integritas, kinerja, dan kemampuan bekerja sama dalam tim akan menjadi ukuran objektif. Inilah yang diharapkan masyarakat,”ujarnya.
Kakauhe menegaskan, mutasi jabatan adalah strategi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Tanpa uji mental dan evaluasi kinerja yang transparan, mutasi hanya akan melahirkan pejabat yang sekadar berpindah kursi, bukan pemimpin yang mampu membawa perubahan.
“Bitung tidak butuh pejabat yang sekadar numpang jabatan. Screening mental dan evaluasi kinerja adalah langkah nyata untuk mencegah maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku menyimpang. Ini terobosan yang harus segera dilakukan Pemkot jika ingin birokrasi sehat,” pungkas Sanny Kakauhe.
