Peliknya Beban Tanggung Jawab BPPD Sulut Tak Ditunjang Anggaran, Walukow Minta Sinkronisasi Renstra Pagu
SULUT – Kompleks dan peliknya tanggung jawab Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Sulut tak dibarengi dengan topangan anggaran, justru dalam pengganggaran terjadi gap atau kesenjangan dibandingkan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Seperti halnya yang diungkapkan Henry Walukow anggota panitia khusus (Pansus) pembahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029 dalam pembahasan lanjutan Pansus bersama perangkat daerah, senin (04/08/2025).
“Padahal di perbatasan begitu banyak persoalan-persoalan krusial seperti penyeludupan, pencurian ikan, human trafficking yang harus dihadapi,”lugas politisi vokal ini.
Ia minta untuk dilakukan sinkronisasi finalisasi kembali untuk rencana strategis (Renstra) pagu anggaran perangkat daerah lima tahun ke depan.
“Ada kesenjangan besar dalam alokasi anggaran antara organisasi perangkat daerah OPD,”tegas politisi demokrat ini.
Menurutnya ada OPD dengan postur anggaran gemuk yang pada akhirnya menimbulkan persepsi OPD ‘basah dan kering’.
“Dikotominya terlalu besar sekali, artinya yang begini akan menimbulkan kesan bahwa ada perangkat daerah basah ada yang kering,” tukas Walukow
Lanjut kata Walukow, BPPD Sulut hanya diplot anggaran Rp400 juta per tahun, padahal OPD ini baru membangun Border crossing station dengan anggaran yang sangat besar.
Dimana Border crossing station atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) fasilitas yang dibangun untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas orang, barang, dan kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu negara.
Menurutnya usulan untuk lakukan sinkronisasi Renstra Pagu perlu diseriusi mengingat banyak program urusan wajib visi misi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay tetapi tidak dicover dengan anggaran.
“Usulan kongkrit saya agar ada sinkronisasi atau finalisasi kembali untuk Renstra pagu anggaran lima tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan begitu diharapkan alokasi anggaran dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan di daerah,”tegasnya.
