Walukow Nilai Mirisnya Propaganda Pemerintah Daerah Soal Penurunan Angka Kemiskinan
SULUT – Klaim Pemerintah daerah yang melaporkan penurunan angka kemiskinan kian memperihatinkan.
Seperti halnya yang disuarakan Politisi vokal Henry Walukow yang juga anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029.
Walukow lantang menyuarakan ini dalam rapat lanjutan Ranperda RPJMD Sulawesi di ruang paripurna DPRD Sulut akhir pekan lalu.
Ia menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah daerah, yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami melihat langsung di lapangan, katanya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru ketimpangan sosial semakin lebar. Jadi, kita pakai standar apa sebenarnya?” tegas Walukow.
Kritikan Henry Walukow terkait ini sudah sering disampaikannya.
Menurut Henry Walukow Sulawesi Utara masih mengoleksi beberapa kesenjangan sosial di 15 Kabupaten/Kota.
“Ada 10 Desa tertinggal dan saya juga tau di sulut kita masih mengoleksi daerah kumuh kalau tidak salah angkanya ada di 1,85 persen. PMD juga memberikan data bahwa masih ada 0,40% desa mengoleksi anak jalanan yang dikategorikan tidak mendapatkan pendidikan, dan masih ada 0,11% gelandangan, belum lagi masih 0,22% PSK, 5% angka bunuh diri (Bundir). Nah inikan menunjukan bahwa sulawesi utara ini masih memiliki ketimpangan sosial dikalangan masyarakat perekonomian tidak mampu atau dikategorikan pemerintah masyarakat ‘miskin’,” ungkapnya.
Lanjut kata politisi demikrat ini, kesenjangan sosial harusnya jadi fokus perangkat daerah yang tertuang dalam program kerja.
“Belum juga kesenjangan sosial, harus ada upaya dari pemerintah dalam ini dinas-dinas terkait untuk mengeluarkan program-program unggulan yang bersentuhan dan berpihak kepada masyarakat,”ungkapnya.
