Kementerian PUPR Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Kota Bitung
BITUNG—Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia mulai melakukan survei lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Sosial kepada Kementerian PUPR, berdasarkan pengajuan resmi dari Dinas Sosial Kota Bitung.
Kunjungan survei berlangsung pada Sabtu, 26 Juli 2025, di mana tim dari PUPR terlihat meninjau dua titik lahan yang menjadi usulan pemerintah daerah, yakni di Kelurahan Tandurusa dan Kelurahan Pinokalan.
Saat tiba di lokasi Tandurusa, tim disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Lady Ambat SSTP bersama Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Frederika Rahantoknam ST.
Di lokasi pertama, tim PUPR memeriksa lahan yang diketahui milik Pemerintah Kota Bitung dan dianggap potensial sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Setelah dari Tandurusa, rombongan tim melanjutkan survei ke Kelurahan Pinokalan. Di sana, mereka melakukan pemetaan menggunakan drone, sekaligus mengecek kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, drainase, listrik, dan air bersih.
Ketua tim survei dari Kementerian PUPR, Rachmat Julian Fajar—yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Prasarana Strategis Satker Sulawesi Utara—menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengumpulan data awal.
Tujuannya adalah untuk memastikan legalitas dan kelayakan lahan yang diusulkan Pemkot Bitung.
“Disini kami mengecek keabsahan lahan. Wajib hukumnya bahwa lahan harus milik Pemerintah Kota Bitung, dan benar saja, lahan di Kelurahan Pinokalan memiliki sertifikat resmi. Kami juga memastikan lahan ini tidak berada di zona hijau, LSD, ataupun LP2B. Semua itu nanti tertuang dalam dokumen Keterangan Rencana Kota atau KRK,” ujar Fajar kepada wartawan.
Tak hanya legalitas, aspek topografi dan ekosistem sekitarnya turut diperhatikan oleh tim.
Ketersediaan air bersih dan listrik juga menjadi poin penting yang menjadi bahan evaluasi Kementerian.
Namun, Fajar menegaskan bahwa kegiatan kali ini belum sampai pada tahap keputusan final.
“Untuk saat ini, kami masih dalam tahap survei dan konfirmasi data berdasarkan proposal dari Pemerintah Kota Bitung. Semua hasil survei akan kami laporkan ke pusat, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Lady Ambat SSTP, memastikan bahwa lahan yang diusulkan sudah memiliki infrastruktur dasar seperti jaringan listrik dan air.
Ambat juga menyampaikan optimisme bahwa Kota Bitung siap memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Intinya Kota Bitung sangat siap. Baik dari segi lahan maupun sarana dan prasarana. Kami berharap besar agar hasil survei ini memberikan sinyal positif dan pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud di daerah kami,” pungkas Lady Ambat.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan inklusif dan gratis bagi masyarakat prasejahtera.
Kota Bitung berharap menjadi salah satu dari lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
