PT MSM/TTN Didesak Warga dan Pemkot Bitung Segera Duduk Bersama Bahas Dampak Jalan, Relokasi dan Harga Tanah
BITUNG—Gejolak sosial yang terjadi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bitung.
Pemblokiran jalan oleh warga yang viral di media sosial memaksa pemerintah turun tangan dengan menggelar pertemuan antara warga dan pihak perusahaan tambang PT Meares Soputan Mining (MSM)/Tambang Tondano Nusajaya (TTN).
Pertemuan digelar di Ruang SH Sarundajang Kantor Wali Kota Bitung pada Selasa (15/07/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, didampingi Wakil Wali Kota Randito Maringka dan Sekretaris Daerah Rudy Theno.
Turut hadir jajaran kepala dinas, camat dan lurah, Forkopimda, perwakilan masyarakat Pinasungkulan, serta Presiden Direktur PT MSM David Sompie.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keresahan mereka terhadap pengalihan jalur kendaraan berat PT MSM dari jalan lama di Pinasungkulan ke jalan baru.
Pengalihan itu dinilai mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil seperti warung dan toko kelontong yang selama ini menggantungkan pemasukan dari lalu lalang kendaraan perusahaan.
“Kalau kendaraan perusahaan tidak lagi lewat di jalan lama, maka warung-warung kehilangan pembeli. Biasanya supir atau pekerja beli rokok, air, atau makanan kecil. Itu semua menghidupi UKM kami,” tegas Agus Pangalila, salah satu masyarakat Pinasungkulan.
Lebih jauh, warga juga mempersoalkan rencana relokasi ke Danowudu yang dianggap mengabaikan nilai historis dan emosional mereka terhadap tanah kelahiran.
Mereka menilai pendekatan PT MSM tidak manusiawi, terlebih dengan harga ganti rugi tanah yang disebut sangat rendah, bahkan lebih murah dari daerah Girian.
“Tanah kami mengandung emas tapi harganya ditekan rendah. Kami minta evaluasi terhadap tim apraisal. Harga yang ditetapkan sangat tidak adil,” kata Hendrik Lule, warga Pinasungkulan lainnya.
Di sisi legislatif, dua anggota DPRD Kota Bitung yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung aspirasi warga.
Alexander Wenas menyebut harga tanah layak ditinjau ulang, sedangkan Ramlan Ifran menekankan pentingnya tanggung jawab PT MSM terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan operasional tambang.
Menanggapi semua tuntutan itu, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa pemerintah memfasilitasi mediasi untuk mencari solusi damai.
Hengky Honandar meminta PT MSM tidak mengabaikan suara warga.
“Kami minta pihak perusahaan duduk bersama warga. Dengarkan mereka, cari solusi bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar tercipta suasana aman dan kondusif,” ujar Wali Kota Hengky Honandar.
Presiden Direktur PT MSM/TTN David Sompie merespons dengan pernyataan terbuka bahwa pihaknya siap untuk duduk bersama warga.
David Sompie berdalih bahwa pengalihan jalur kendaraan bukan keputusan sepihak, melainkan pertimbangan kondisi jalan lama yang sudah tidak layak.
“Jalan lama rusak dan berbahaya. Karena itu kami gunakan jalan baru, tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk diskusi lagi. Kami akan rapatkan dengan warga untuk mencari solusi terbaik,” ujar David Sompie.
Namun, janji duduk bersama tanpa komitmen waktu dan tindakan konkret masih menyisakan kekhawatiran.
Warga berharap pertemuan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi titik awal keberpihakan nyata pada kepentingan masyarakat lokal, bukan hanya kepentingan korporasi tambang.
