Hengky Honandar Pimpin Rapat Lintas Sektoral Bahas Persoalan Ekonomi, Dari Pasar Rakyat hingga Pelabuhan Peti Kemas
BITUNG—Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Wali Kota Hengky Honandar SE terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu-isu strategis daerah.
Hal itu terbukti saat Wali Kota Hengky Honandar memimpin langsung rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama unsur lintas sektoral yang digelar di Ruang SH Sarundajang, Rabu (2/7/2025)
Rapat ini menjadi momen penting dalam mengurai berbagai persoalan krusial yang sedang dihadapi Kota Bitung, mulai dari polemik Pasar Girian, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, hingga status lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Kuala Tembaga.
Menurut Hengky Honandar, rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, serta melibatkan seluruh unsur Forkopimda agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan lintas sektoral.
“Pasar Girian merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Masalah yang terjadi di sana tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Kami ingin pastikan ada solusi konkret dan jangka panjang,” ujar Hengky dalam rapat tersebut.
Selain itu, Hengky juga menyoroti dinamika di Pelabuhan Peti Kemas Bitung yang menjadi salah satu pintu utama distribusi logistik di Sulawesi Utara.
Ia meminta agar proses bongkar muat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi maupun teknis yang dapat merugikan pelaku usaha dan memperlambat arus barang.
“Bitung adalah kawasan strategis nasional. Kita harus menjaga iklim investasi dan kelancaran logistik. Koordinasi antara pihak pelabuhan, bea cukai, dan otoritas terkait harus semakin diperkuat,” jelasnya.
Isu terakhir yang dibahas dalam rapat adalah mengenai tanah HGU milik PT Kuala Tembaga. Persoalan status dan pemanfaatan lahan tersebut telah menjadi perhatian warga dan sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam rapat ini, Hengky menegaskan pentingnya kejelasan hukum dan pendekatan yang adil terhadap hak-hak masyarakat maupun pihak perusahaan.
“Semua persoalan ini saling berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan keberlanjutan pembangunan. Rapat ini bukan hanya mendengar laporan, tapi mencari jalan keluar yang cepat dan bisa diimplementasikan,” tambah Hengky.
Langkah cepat Pemkot Bitung dalam merespons berbagai isu strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
