Gedung RPH Mangkrak, Dinas Ketahanan Pangan Sebut Masalah IPAL, Pendingin, dan Ketiadaan SDM
BITUNG—Rumah Potong Hewan (RPH) yang dibangun di kawasan Pasar Pinasungkulan, Sagerat, Kota Bitung, hingga kini belum juga difungsikan.
Bangunan yang sudah tak terawat dan terbengkalai tanpa aktivitas.
Bahkan, halaman area RPH sudah dipenuhi semak dan rumput liar, memunculkan kesan proyek yang mangkrak dan sia-sia.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung, Steven Prok, saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum dapat beroperasi.
“Ada tiga hal utama yang menjadi penghambat. Pertama, RPH belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang merupakan syarat utama agar bisa memenuhi standar kebersihan dan kesehatan,” ujarnya.
Kendala kedua, lanjut Steven, adalah ketiadaan pendingin atau alat pembekuan untuk bagian pemotongan daging babi.
“Pendingin sangat penting untuk menjaga kualitas daging setelah pemotongan, dan hingga kini belum tersedia,” jelasnya.
Masalah ketiga menyangkut aspek administrasi dan tenaga kerja.
Menurut Steven, jika RPH dioperasikan, maka harus ada ASN atau tenaga ahli yang mengurusi dokumen-dokumen serta pengawasan operasional.
“Namun, saat ini belum ada sumber daya manusia (SDM) ASN yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di unit tersebut,” tambahnya.
Meski begitu, Steven menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung sudah mengajukan proposal pengadaan IPAL, mengusulkan anggaran pembelian pendingin, dan meminta tambahan SDM ke Pemerintah Kota.
“Kami berharap dalam waktu dekat semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi agar RPH bisa segera dioperasikan,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik Kota Bitung, Sanny Kakauhe, menyampaikan kritik tegas terhadap kondisi tersebut.
Kakauhe mendesak agar Pemkot segera menyelesaikan persoalan dan mengoperasikan RPH.
“Fasilitas ini sudah dibangun dengan anggaran negara, bukan uang pribadi. Kalau tidak segera digunakan, ini bisa dikategorikan pemborosan anggaran. Terlebih, keberadaan RPH sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor pangan dan kesehatan masyarakat,” kata Sanny.
Ia juga menilai bahwa lambannya penyelesaian masalah teknis dan SDM menunjukkan lemahnya perencanaan sejak awal.
“Seharusnya sebelum bangun, perhitungan SDM, IPAL, dan pendingin sudah dipikirkan. Sekarang sudah jadi, malah mangkrak,” tegasnya.
Kondisi ini memunculkan sorotan dari publik yang berharap agar pemerintah tidak sekadar membangun fasilitas fisik tanpa strategi operasional jangka panjang.
“Jika tidak segera diatasi, mangkraknya RPH Bitung bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan proyek daerah,” tegas Kakauhe.
