SULUT – Persoalan mafia tanah kian merisaukan karena memakan banyak korban warga kehilangan kepemilikan tanah dan ini terbukti dengan banyaknya aspirasi yang masuk ke Komisi I DPRD Sulut.
Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow yang dikenal kritis menegaskan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut, Selasa (20/05/2025).
“Komisi I DPRD Sulut hampir setiap minggu menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan–persoalan tanah di Sulut termasuk para mafia tanah,”lugas politisi Demokrat ini.
Untuk mengatasi ini, menurut Walukow perlunya kerjasama dari pihak BPN Sulut.
“Kami harus menyikapi dengan bijak untuk berkoordinasi dan harus sinkronisasi dengan pihak BPN sebagai mitra kerja dalam rangka menyikapi persoalan tanah di Sulawesi Utara. Kordinasi ini penting guna menyikapi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi halangan,”tegas Walukow.
Hendry Walukow berang dengan kenakalan para mafia tanah bahkan mereka menggunakan LSM.
“Ada juga para mafia tanah melalui para LSM yang datang dikomisi 1 meminta hearing dengan kami agar dapat dimediasi oleh kami terkait persoalan tanah,”Ketusnya.
Untuk memberantas para mafia tanah ini, Ia butuh dukungan dan informasi dari BPN.
