Gelar Aksi Damai, Buruh Serukan 8 Tuntutan Soal Pengupahan dan Pengawasan Kerja
BITUNG—Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Kota Bitung menggelar aksi damai di halaman Kantor Wali Kota Bitung, Jumat (9/5/2025).
Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan disertai kegiatan sosial berbagi kasih ke panti asuhan.
Dalam aksi damai tersebut, para buruh membentangkan spanduk berisi delapan poin tuntutan kepada Pemerintah Kota Bitung.
Diantaranya adalah desakan agar Dewan Pengupahan Kota Bitung segera disahkan, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ada di Bitung, serta pengawasan ketat terhadap perusahaan yang tidak menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau membayar gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tuntutan lainnya mencakup keharusan perusahaan untuk menghadiri langsung rapat-rapat dengan Komisi DPRD yang terkait isu tenaga kerja, pengaktifan kembali lembaga tripartit, penerapan UMK Kota Bitung, serta keberadaan badan pengawas tenaga kerja di kota tersebut.
Mereka juga mendesak penyelesaian kasus pekerja di CV. Multi Rempah Sulawesi Pinokalan yang dituding melakukan intimidasi terhadap buruh.
Peserta aksi diterima langsung oleh Staf Ahli Wali Kota Bitung bidang Hukum dan Politik, Ricy Tinangon.
Tinangon menyatakan akan segera menyampaikan seluruh aspirasi para buruh kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung untuk ditindaklanjuti.
“Saya pastikan semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan diteruskan ke pimpinan, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota,” ujar Tinangon di hadapan peserta aksi.
Setelah menyampaikan tuntutan, para peserta membubarkan diri secara tertib. Aksi damai ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat.
Salah satu warga, melalui akun Facebook bernama Jendrall Athozz, menulis bahwa pemerintahan HHRM layak diapresiasi karena telah memberi ruang kepada buruh untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
“Mantap Pak HHRM memberi ruang untuk aksi demo damai menyampaikan tuntutan para buruh yang selama ini tidak terlayani Pemkot Bitung Mantap,” tulisnya.
Sementara itu, Wali Kota Bitung Hengky Honandar tidak dapat menerima langsung massa aksi karena tengah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI di Surabaya.
Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka juga berhalangan hadir karena sedang menjalankan agenda pemerintahan di Kelurahan Makawidey.
Meski tanpa kehadiran pimpinan utama kota, aksi berjalan kondusif dan menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan suara mereka secara terbuka dan langsung ke pemerintah daerah.
