Turun ke Lokasi Banjir Wali Kota Minta Dinas PUTR Segera Bersihkan Saluran Tersumbat
BITUNG—Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan sejumlah titik di Kota Bitung tergenang air.
Merespons situasi ini, Wali Kota Bitung Hengky Honandar langsung turun ke lapangan meninjau tiga lokasi terdampak, yakni wilayah Kecamatan Madidir, pusat kota, serta kompleks depan Pelabuhan Samudera Bitung.
Langkah sigap Wali Kota ini mendapat perhatian masyarakat karena dinilai cepat dan tepat.
Di sela peninjauan, Hengky Honandar langsung memberikan instruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Bitung untuk segera melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat di titik-titik rawan banjir.
“Kita tidak bisa menunggu. Saluran yang tersumbat harus segera dibersihkan agar air cepat surut dan tidak merugikan warga,” ujar Hengky saat berada di lokasi.
Langkah cepat ini pun menuai apresiasi dari warga. Salah satu bentuk dukungan datang dari akun media sosial Facebook milik Elvita Tatengkeng yang menulis, “Terima kasih Pak Wali Kota Bitung so datang lia langsung lokasi banjir,” sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran pemimpin kota di tengah warga yang terdampak.
Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ign. Rudy Theno, ST, MT juga membenarkan bahwa instruksi Wali Kota bersifat langsung dan harus segera dijalankan.
“Pak Wali Kota memberikan perintah yang tegas agar penanganan dilakukan secepatnya. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Rudy Theno.
Selain penanganan teknis, Pemkot Bitung juga meminta partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air.
Dalam waktu dekat, Dinas PUTR akan melakukan pemetaan ulang terhadap titik-titik rawan genangan untuk diantisipasi lebih dini.
Kehadiran pemimpin di lapangan dalam kondisi darurat seperti ini diharapkan menjadi semangat baru bagi perangkat daerah untuk bekerja lebih responsif, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap kinerja pemerintah kota.
