SULUT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut khusus datangkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalami kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Muhammad Tio Aliansyah, anggota Dewan DKPP RI mengingatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tantangan besar dan berat dalam Pemilu karena pada tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak.
Ini disampaikan Tio saat diundang khusus KPU Sulut dikegiatan Media Gathering, Rabu (10/07/2024) disalah satu warung kpoi di Manado.
Ditambahkan Tio, biasanya dalam Pilkada paling berat aktivitas politik yang dilaksanakan secara lokal memiliki konflik lebih besar dan potensi dilaporkan semakin banyak serta pelanggaran juga banyak.
DKPP menerima pengajuan masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih.
“Kami dilarang bersifat pasif dan hanya menerima laporan dan menindaklanjuti sesuai prosedur sehingga banyak laporan yang tidak melalui prosedur kami tidak bisa layani,” kunci Aliansyah.
Dihari yang sama, Bawaslu Sulut juga menghadirkan Tio melakukan pertemuan khusus dengan seluruh Panwas 15 kabupaten/kota.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sulut dihadiri fisik oleh Bawaslu 15 Kabupaten/Kota dan Daring bersama Panwas tingkat kecamatan.
Tio khusus mengingatkan kepada Bawaslu untuk memperhatikan administrasi.
“Jangan sampai akibat kelalaian dalam.administrasi dijadikan lubang oleh peserta Pilkada untuk jadi salah satu bahan perkara Pilkada,”tegasnya.
