SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023, sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen Sp.B-KBD didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Raski Mokodompit, serta dihadir langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Pada kesempatan itu, DPRD Sulut apresiasi program-program inovatif yang dilakukan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
Ketua DPRD dr. Fransiscus A. Silangen, Sp.B-KBD mengatakan, komitmen pimpinan daerah ini untuk memberi harapan baru bagi masa depan Bumi Nyiur Melambai tercinta terus dirasakan hingga saat ini.
Kata Sialngen, lewat program-program inovatif, di antaranya pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta pelatihan keterampilan bagi para pemuda, ODSK mampu mendorong kewirausahan dan berbagai investasi baru.
“Sehingga berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada beberapa waktu yang lalu, jumlah angka kerja Sulut berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 1,34 juta orang, naik 26,13 ribu orang dibanding Februari 2023,” kata Silangen saat memimpin rapat paripurna, Jumat (14/6/2024).
Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,67 persen poin. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka Februari 2024 sebesar 5,98 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibanding Februari 2023.
“Ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan ODSK berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam upaya menekan tingkat pengangguran,” ucap Silangen.
“Atas dasar itulah DPRD terus berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah kita,” sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud nyata dari komitmen Pemprov Sulut dalam menjalankan amanat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Olly, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, berbagai capaian telah Pemprov Sulut raih, namun demikian tidak sedikit tantangan yang dihadapi.
“Karenanya, pertanggungjawaban ini kami sampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat Sulawesi Utara,” kata Olly dalam sambutannya pada rapat paripurna penyampaian/penjelasan gubernur terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023, Jumat (14/6/2024).
Dikesempatan itu, Olly juga memaparkan raihan hasil kerja keras bersama Pemprov dan DPRD Sulut dalam pengelolaan keuangan daerah. Di mana, LKPD Provinsi Sulut terus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Setelah penyerahan LHP pada 30 April 2024 yang lalu, Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih WTP, yang adalah WTP ke-10 kali secara berturut-turut, dan 8 kali berturut-turut di masa pemerintahan ODSK,” ucap Olly.
“Sebagai salah satu indikator keberhasilan dari proses pembangunan, maka saya mengajak segenap stakeholder pembangunan di daerah ini untuk terus bekerja bersama, bersinergi, serta berada dalam satu tekad dan komitmen, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih opini WTP dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada tahun anggaran ke depan,”jelas Gubernur.
