Surat Audiensi Tak Berjawab, AMPB Datangi Kantor Gubernur Jatim, Aksi Berujung Ricuh
Surabaya, indo-news.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (8/10/2026). Mereka menuntut kepastian kebijakan terkait transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean.
Aksi yang diwarnai ketegangan hingga kericuhan tersebut dipicu kekecewaan massa karena tidak dapat berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Timur. Mengenakan pakaian serba hitam, para demonstran mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret atas persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat Bawean.
Koordinator Lapangan AMPB, Abdul Halim Satriya, mengatakan ketidakpastian pelayaran rute Bawean–Gresik menghambat mobilitas warga, aktivitas ekonomi, dan distribusi kebutuhan pokok.
“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat dan membutuhkan kepastian kebijakan,” tegas Halim.
Sementara itu, Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, jaminan transportasi laut rute Bawean–Gresik yang aman, berkelanjutan, dan pasti. Kedua, jaminan mutu serta kelayakan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Ketiga, usulan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden RI untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
Saiq juga menyayangkan belum adanya respons atas surat permohonan audiensi yang dikirimkan AMPB kepada Pemprov Jatim pada 2 Oktober 2026.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi dan menyampaikan permohonan secara resmi. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kami harapkan sederhana, pemerintah hadir dan memberikan jawaban yang konkret,” ujarnya.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan perjuangan AMPB setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi serupa kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
Mereka mendesak pemerintah memberikan kepastian kebijakan dan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan transportasi laut serta layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Bawean.(Koko)
