Jems Tuuk Tegaskan Era Yulius Selvanus Bibit Dan Pupuk Aman, Pintu Irigasi Persawahan Rusak IP3A Minta Perhatian Balai Sungai
SULUT – Dimasa pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), beberapa persoalan genting yang dihadapi pertanian di Nyiur Melambai kian teratasi.
Presiden Direktur (Presdir) LSM Pedui Pertanian Sulut, Jems Tuuk menegaskan kebutuhan Bibit dan Pupuk kini mulai ansur teratasi.
“Dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, Bibit dan Pupuk kini sudah teratasi. Karena keseriusan dan perhatian serta tanggung jawab Gubernur,”lugas Tuuk.
Dalam upaya mendukung swasembada beras, Kini yang harus di perhatikan adalah ketersediaan irigasi air.
Dimana menurut Tuuk, Salah satu persoalan yang ada diantaranya yakni kondisi debit air Kosinggolan yang saat ini hanya sekitar 1,5 meter kubik per detik akibat musim kemarau panjang.
Padahal, kata Tuuk, untuk mengairi lahan pada golongan dua yang mencapai lebih dari 2.000 hektare, dibutuhkan debit sekitar 3,2 hingga 3,5 meter kubik per detik.
Karena itu, Jems Tuuk yang juga Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Daerah Irigasi (D.I.) Kosinggolan Kabupaten Bolaang Mongondow datangi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Senin (5/10/2026).
Pasalnya, pintu-pintu air pada jaringan irigasi Kosinggolan yang sebagian besar mengalami kerusakan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah mendorong swasembada beras.
“Bagaimana mau swasembada? Ini pintu-pintu air hampir 90 persen, bahkan 100 persen rusak,” kata Tuuk.
Ia mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar persoalan tersebut diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan penanganan adanya langkah alternatif untuk membantu petani yang terdampak kekurangan air.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan nasib petugas TPOP yang selama ini masih dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Sulut, sementara pengelolaan D.I. Kosinggolan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
IP3A mengusulkan agar petugas yang selama ini menjaga dan mengoperasikan pintu-pintu air tersebut dapat diakomodasi menjadi bagian dari Kementerian PU atau BWS.
“Kami berpandangan agar lebih baik petugas-petugas penjaga pintu air ini sekalian dibiayai oleh Kementerian PU. Kami usulkan supaya mereka sekalian diambil,” jelas Tuuk.
Sementara terkait pelaksanaan P3-TGAI, IP3A Kosinggolan meminta agar program tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan melibatkan P3A yang benar-benar sah.
Tuuk berharap tidak ada lagi P3A yang dibentuk hanya untuk kepentingan pelaksanaan program.
“Tidak boleh ada lagi yang namanya P3A jadi-jadian. Jadikan contoh yang bagus, yang baik, supaya siapapun yang mengerjakan P3-TGAI ini adalah P3A yang benar-benar direkomendasi sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Untuk persoalan tersebut, Kepala BWS (Kabalai) Sulawesi I Romie Tongkeles mengatakan pihaknya akan membantu mengusulkan para petugas agar dapat dipertimbangkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah kementerian atau BWS.
“Teman-teman yang PPPK kami tetap akan membantu semaksimal mungkin untuk mengusulkan namanya menjadi pegawai PPPK di kementerian atau di BWS. Namun itu kami akan menyampaikannya ke pimpinan,” kata Romie seraya menegaskan, meski belum ada arahan terkait hal tersebut, BWS tetap akan mencoba mengusulkannya kepada pimpinan.
Lanjut Romie, pihak BWS juga telah melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, termasuk P3A, IP3A dan GP3A.
Kata Romie, pelaksanaan kegiatan akan terus dikoordinasikan bersama kelompok tani dan petugas BWS di lapangan.
“Kita akan tetap terus berkoordinasi sehingga pekerjaan ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh warga masyarakat,”pungkasnya.
