Wah, Anggota DPRD Sulut Ini Minta Rubah SK Gubernur Biaya Bimtek Fraksi Ditanggung APBD

SULUT – Sungguh miris, ditengah Pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, anggota DPRD Sulut satu ini justru minta agar giat kepartaian lewat fraksi dibebankan pada anggaran kas daerah.

Seperti halnya yang disampaikan Roy Roring sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulut tahun anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (06/07/2026).

Roy Roring yang juga Mantan Bupati Minahasa ini meminta agar Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dibatasi maksimal pelaksanaan dua kali kegiatan ditinjau kembali.

Roy Roring karena dirinya bersama Fraksi PDI Perjuangan telah mengikuti Bimtek sebanyak tiga kali.

“Kami di Fraksi sudah tiga kali mengikuti Bimtek, sementara di SK Gubernur hanya dua kali, tolong untuk SK ini bisa ditinjau lagi, Kalau untuk merubah isi SK tidak sulit,”ungkap Roy Roring kepada TAPD yang dipimpin Sekretaris Provinsi Tahlis Gallang.

Lanjut kata Roy Roring untuk besaran biaya perjalan dinas untuk Bimtek saat ini Rp8 juta.

“Dari Rp7 juta menjadi Rp7,5 juta dan sekarang Rp8 juta,”tandasnya.

Untuk tanggapan atas pertanyaan ini, Pihak TAPD dimintakan untuk menyampaikan pada lanjutan pembahasan selanjutnya.

Dimana Pansus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menskors giat tersebut untuk dilanjutkan Selasa (07/07/2026) besok.