Sekjen APPSI Kunjungi Bitung, Dorong Perjuangan Pedagang Pasar
BITUNG, Indo-news.id — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Muhammad Mujiburohman, SE, mendorong organisasi pedagang pasar mengambil peran lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan pedagang serta membangun kolaborasi dengan pemerintah dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Mujiburohman saat melakukan kunjungan perdana ke Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (21/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia mengikuti temu wicara dan dialog bersama Perumda Pasar Kota Bitung serta pengurus DPD APPSI Kota Bitung.
Kegiatan bertema “Tantangan Pasar Rakyat dan Solusi Strategis Peran BUMD” itu berlangsung di Ruang Harmonis, lantai III Gedung BCC, Kantor Perumda Pasar Kota Bitung.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk membahas tantangan yang dihadapi pedagang sekaligus menjajaki solusi strategis bagi penguatan pasar rakyat.
Sebelum mengunjungi Kota Bitung, Mujiburohman yang juga merupakan staf ahli Kementerian Pertanian Republik Indonesia menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW APPSI Sulawesi Utara di Ballroom Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, sehari sebelumnya.
Temu wicara tersebut dihadiri para pimpinan komisariat APPSI dari berbagai pasar di Kota Bitung, Direktur Utama Perumda Pasar Ramlan Mangkialo, anggota Komisi II DPRD Kota Bitung bidang perekonomian Denny Liemitang, Sekretaris Dinas Perdagangan Jerry Gerung, Sekretaris DPW Tani Merdeka Sulawesi Utara Jeckry Lahm, serta Direktur Operasional Perumda Pasar yang juga menjabat Sekretaris DPD APPSI Kota Bitung, Vanny Kaunang.
Dalam sesi dialog, Mujiburohman yang akrab disapa Pak Mujib menjelaskan bahwa APPSI dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus perjuangan pedagang dalam menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kebijakan.
Menurutnya, keberadaan organisasi pedagang tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi harus mampu menjalankan fungsi advokasi ketika terdapat kebijakan yang dinilai memberatkan atau tidak berpihak kepada pelaku usaha di pasar rakyat.
“APPSI ini sebenarnya dibentuk untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak pada pedagang. Karena itu, organisasi senantiasa berjuang bersama pedagang untuk menjawab tantangan di masa depan,” tegas Mujiburohman.
Ia menekankan, organisasi merupakan alat perjuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Karena itu, APPSI diharapkan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, lembaga legislatif, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Mujiburohman juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan organisasi pedagang di Kota Bitung.
Ia menyoroti upaya yang disebutnya sebagai keberhasilan memperjuangkan penurunan biaya sewa kios atau lapak dari Rp1 juta menjadi Rp100 ribu.
“Bitung ini sangat baik perjuangannya. Kerja sama bersama pemerintah untuk meringankan beban sewa kios atau lapak dari satu juta menjadi seratus ribu adalah keberhasilan organisasi membela kepentingan pedagang,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara organisasi pedagang dengan pemerintah serta pengelola pasar dalam mencari solusi atas persoalan yang berdampak langsung pada biaya usaha dan keberlangsungan aktivitas perdagangan.
Pada akhir sesi tanya jawab, Mujiburohman juga meminta pengurus dan anggota APPSI Kota Bitung merespons berbagai program yang digagas pimpinan pusat.
Salah satu peluang yang disorot ialah pemanfaatan jalur organisasi untuk menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam penjualan bahan pangan.
Program tersebut mencakup peluang menjadi pemilik atau pengelola outlet penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, serta komoditas lain seperti gula dan beras lainnya.
Menurut arah pembahasan dalam pertemuan tersebut, peluang itu dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pedagang terhadap pasokan bahan pangan sekaligus membuka kesempatan usaha melalui jaringan distribusi yang lebih terorganisasi.
Temu wicara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, Perumda Pasar, DPRD, serta organisasi pedagang yang tergabung dalam APPSI.
Salah satu gagasan yang mengemuka ialah pengembangan program distributor bahan pangan melalui Perumda Pasar.
Program ini dinilai berpotensi memberikan manfaat berantai, mulai dari memperkuat peluang usaha pedagang, memperlancar distribusi komoditas, hingga mendukung pengendalian harga pangan di Kota Bitung.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis dan kerja sama antarpihak.
Dengan dukungan pasokan yang memadai serta distribusi yang lebih efektif, pasar rakyat diharapkan mampu mempertahankan daya saing sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pedagang dan masyarakat sebagai konsumen.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi APPSI sebagai wadah perjuangan pedagang sekaligus membuka ruang sinergi dengan BUMD dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perdagangan serta menjaga keberlanjutan ekonomi pasar rakyat di Kota Bitung.
