Waspadai Chaos, DPRD Dan Polda Sulut Sepakat Pemprov Buat SOP Penanganan Kelangkaan BBM
SULUT – Kejadian kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaran roda dua dan empat yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut) beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pihak keploisian daerah (Polda).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut Kombes Pol. FX. Winardi Prabowo mengakui ini dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut bahas antrian panjang kendaraan roda dua dan empat yang terjadi dibeberapa kabupaten/kota dan untuk mengetahui pola distribusi bbm di Sulut, Senin (20/10/2026).
(Dirkimsus) Polda Sulut
Mendapat pelajaran penting yang membuka mata
“Meskipun Sulut sulit disulut, tapi kejadian ini membuka mata dan ini menyadarkan kita juga. Artinya kita tidak siap menghadapi situasi seperti itu, Sehingga didalam situasi seperti itu, kita memerlukan kerjasama bersama, bukan menjadi tugasnya polisi, tugasnya teman-teman di dewan tugasnya Pertamina tapi merupakan tugas kita bersama dan tanggung jawab kita bersama semua mengambil bagian,”tegas Winardi.
Namun disadarinya, kelangkaan BBM tersebut terjadi bukan pada kesalahan yang disengaja.
“Walaupun tidak sengaja dilakukan dan memang penyebabnya merupakan faktor alam itu menyadarkan kita semua bahwa melakukan pengelolaan BBM itu sangat penting sekali,”tegasnya.
Winardi pun menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganannya.
“Disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk membuat suatu SOP yang berkaitan, apabila kita menghadapi hal seperti ini lagi, sehingga setiap bagian yang bertugas disana tahu tugas dan tanggung jawabnya serta langsung mengambil tugas tanggung jawabnya. Jadi tidak harus bertanya-tanya, saya harus ngapain ini, Siapa teman saya, apa yang harus saya perbuat itu akan terlambat karena masyarakat kita sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam kita bertindak,”tukas Winardi.
Sepahaman dengan Winardi, Ketua Komisi II Inggried Sondakh menegaskan perlunya SOP tersebut sebagai evaluasi dari kejadian terakhir.
“Karena sudah ada pengalaman, ini harus dievaluasi, harus ada sop-nya yang betul, sehingga ke depan dijauh-jauhkan hal ini terjadi, tetapi tentunya tetap harus ada langkah pencegahan. Sekarang harus betul-betul bersama teman-teman Pertamina juga memikirkan ini, saling memberikan masukan tentunya,”kata Inggried Sondakh.
Demikian pula halnya dengan suport dari Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen yang mengharapkan agar Pemprov segera menyusun SOP tersebut.
“Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya,”tandas Silangen.
