SULUT – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 bersama perangkat daerah mitra kerja Komisi I dan II, Senin (13/4/2026).
Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum maksimal.
Louis Schramm menyoroti buruknya infrastruktur digital di lingkup Pemerintah Provinsi.
“Internet ini barang tidak jelas, ‘hantu’ ini. Saat pemeriksaan dibuka, saat tidak ada pemeriksaan ditutup lagi,” tegas Schramm.
Ia menyarankan agar pengelolaan internet dikembalikan ke masing-masing SKPD agar lebih transparan dan tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti soal fasilitas fisik kantor Satpol PP, Schramm menyebut gedung kantor tersebut lebih mirip lokasi “syuting film horor” karena banyaknya pohon beringin tua yang tidak terawat dan sempat menimpa pos jaga.
Kritik paling menohok diarahkan kepada Bappeda Sulut, Schramm mengaku kecewa karena aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sering kali hilang saat pelaksanaan, padahal sudah dibahas berulang kali.
“Kami turun reses menjanjikan pembangunan kepada masyarakat, tapi saat pelaksanaan justru tidak ada. Kalau memang tidak bisa, sampaikan saja. Jangan sampai ini jadi beban bagi kami saat bertemu masyarakat,” tukasnya kepada Kepala Bappeda, Elvira Katuuk.
Di akhir penyampaiannya, Louis Schramm mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas kerja agar selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. .
“Saya berharap evaluasi ini menjadi cambuk bagi SKPD untuk memperbaiki kinerja demi kepentingan masyarakat Bumi Nyiur Melambai,”pungkasnya
