Musda Dekopin Minut, Bupati Joune Ganda dan Ketua Dekopinwil Vicky Lumentut Tegaskan Peran Strategis Koperasi
MINUT,Indo-news.id_Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Minahasa Utara menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Aula Lantai 3 Kantor Pemkab Minut, Jumat (14/11/25).
Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Ketua Dekopinwil Sulawesi Utara Vicky Lumentut beserta jajaran pengurus koperasi.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menekankan peran strategis koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penguatan koperasi sejalan dengan Program Nasional Koperasi Merah Putih yang menargetkan koperasi modern, adaptif, dan berdaya saing.
“Koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung penuh penguatan koperasi karena sejalan dengan Program Nasional Koperasi Merah Putih,” ujar Bupati Joune. Ia berharap Musda ini dapat menghasilkan kepengurusan yang solid dan mempercepat transformasi koperasi, khususnya dalam sektor UMKM, pertanian, pariwisata, dan layanan keuangan mikro.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sulawesi Utara, Vicky Lumentut, mengapresiasi komitmen Pemkab Minut dalam mendorong peran koperasi sebagai wadah ekonomi produktif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Dekopin, dan gerakan koperasi di Minahasa Utara agar program nasional dapat berjalan optimal.
“Lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih telah terbentuk secara nasional, menjadi gerakan koperasi paling masif dalam sejarah Indonesia. Koperasi kini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan,” ujar Lumentut, mengacu pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Lumentut juga menyoroti langkah Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus, yang mendorong legalisasi aktivitas tambang rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tahun ini, Sulut menjadi satu dari tiga provinsi yang memperoleh persetujuan WPR nasional, dengan 25 blok WPR dan lebih dari 2.500 hektare dikelola secara legal oleh koperasi pertambangan.
“Pak Gubernur memberikan ruang agar rakyat yang bekerja di tanahnya sendiri tidak lagi disebut ilegal. Koperasi akan menjadi payung hukum mereka,” tegas Lumentut.
Musda Dekopin Minut juga menjadi momentum konsolidasi gerakan koperasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jaringan usaha koperasi di era digital. Dengan dukungan pemerintah daerah dan semangat pembaruan dari Dekopin, Minahasa Utara diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
Kegiatan ini turut dihadiri Kadisnaker dan UMKM Styvi Watupongoh, para dewan pengawas Dekopin, serta Kabag Pemerintahan Pemkab Minut.
