Rolling Jabatan ASN di Bitung Mengikuti Aturan Tanpa Intervensi, Rudy Theno: Jika Tidak ada Halangan Pekan Depan Dilaksanakan
BITUNG—Proses rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dipastikan masih terus berproses dan segera akan dilaksanakan.
Ketua Tim Penilai Kinerja PNS (TPKP) Kota Bitung, Ir. IGN Rudy Theno ST MT MAP, menegaskan bahwa tahapan ini bukanlah keterlambatan, melainkan bagian dari mekanisme resmi yang harus dilalui sesuai aturan yang berlaku.
Rudy Theno menjelaskan bahwa rolling jabatan rencananya akan digelar pekan depan jika tidak ada halangan teknis.
Menurutnya, semua proses berjalan sesuai dengan pedoman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setiap nama yang diusulkan dalam rolling jabatan wajib memenuhi kriteria kepegawaian dan sistem yang berlaku,” ujar Rudy Theno, Kamis (4/9/2025) malam.
Ia menambahkan bahwa rolling jabatan kali ini berlaku untuk pejabat eselon III dan IV.
Sementara untuk pejabat eselon II, tahapan akan tetap mengikuti mekanisme yang sebelumnya telah ditetapkan, yakni melalui proses Job Fit maupun Seleksi Terbuka (Selter).
Hal ini ditegaskan agar tidak ada keraguan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dari proses yang sedang berjalan.
Rudy Theno juga menekankan bahwa tim penilai bekerja mengikuti arahan langsung dari Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE.
Arahan tersebut menekankan pentingnya agar seluruh tahapan dilakukan secara hati-hati, sesuai prosedur, dan tanpa ada penyimpangan dari aturan kepegawaian.
“Kami ingin memastikan bahwa rolling jabatan ini murni untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur, bukan karena faktor lain,” tambahnya.
Selain itu, Rudy Theno menolak anggapan bahwa proses rolling jabatan di Pemkot Bitung mengalami keterlambatan.
Ia menilai publik harus memahami bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum dan teknis yang jelas.
“Tidak ada yang terlambat, semua sedang berjalan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan,” tegasnya.
Rolling jabatan di tubuh Pemkot Bitung disebut sebagai upaya untuk menyegarkan struktur birokrasi sekaligus menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, Pemkot Bitung menunjukkan keseriusannya untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara bekerja sesuai dengan kapasitas terbaiknya.
Transparansi proses ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memacu kinerja ASN dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi warga Kota Bitung.
