Peti Mati Simbol Protes Muncul di Aksi Damai Aliansi Bitung Bergerak, Sindir Dugaan Korupsi Perjadin DPRD Bitung
BITUNG—Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Bitung Bergerak di depan Kantor DPRD Kota Bitung, Rabu (3/9/2025), berlangsung tertib namun penuh pesan simbolis.
Perwakilan mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi ini menyampaikan aspirasi mereka di hadapan wakil rakyat dengan cara yang kreatif sekaligus kritis.
Di tengah jalannya aksi, massa mengeluarkan sebuah kotak berbentuk peti mati yang bertuliskan “RIP PERJADIN DPRD”.
Aksi simbolis ini sontak menarik perhatian karena secara langsung menyindir kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Bitung periode 2019–2024.
Kasus tersebut diketahui melibatkan perjalanan dinas fiktif yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 3,3 miliar.
Sejauh ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung telah menahan lima orang mantan anggota DPRD terkait kasus tersebut.
Namun, isu yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah anggota DPRD yang masih aktif juga ikut terseret dalam praktik korupsi itu.
Publik semakin geram lantaran terdapat kemungkinan penyelesaian perkara hanya berujung pada pengembalian kerugian negara tanpa ada proses hukum lebih lanjut.
“Kalau uang rakyat dicuri lewat perjalanan dinas lalu hanya dikembalikan, di mana letak efek jera dan keadilan bagi masyarakat?” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Di sisi lain, jalannya aksi damai ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka dan Kapolres Bitung AKBP Albert Zai hadir memantau langsung jalannya demonstrasi.
Mereka menilai aspirasi yang disampaikan massa patut dihargai karena dilakukan dengan cara tertib, aman, dan damai.
“Pemerintah selalu membuka ruang dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kami apresiasi aksi yang berlangsung dengan damai seperti ini,” ungkap Wali Kota Hengky Honandar.
Dengan adanya simbol protes berupa peti mati, aksi Aliansi Bitung Bergerak kali ini menegaskan pesan kuat kepada para wakil rakyat agar lebih serius mempertanggungjawabkan dugaan korupsi perjalanan dinas.
Massa menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya menghentikan kasus dengan pengembalian kerugian negara, melainkan memastikan proses hukum berjalan transparan hingga tuntas.
Aksi damai ini menandai semakin menguatnya desakan publik agar penegakan hukum di Kota Bitung tidak pandang bulu.
Ke depan, masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif dan penegakan hukum.
