Forum Rakyat Pasuruan Bangkit Gelar Orasi Kebangsaan dan Pentas Budaya Peringati HUT RI ke-80
Pasuruan, indo-news.id – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Forum Rakyat Pasuruan Bangkit (FRPB) menggelar Orasi Kebangsaan dan Pentas Budaya di Pohjentrek, Kota Pasuruan, Minggu (31/8/25) Malam.
Acara tersebut dipimpin Ketua Panitia Modrik Maulana dengan Koordinator Syaiful Arif. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Ketua FRPB Ayik Suhaya, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. M. Toyib, anggota Fraksi Golkar Dedy, perwakilan Bakesbangpol Imam, Camat Purworejo Alfian, Lurah Pohjentrek Lailul Machnuna, Saiful Songot dari LSM PENJARA Indonesia, serta para aktivis dan tokoh masyarakat lainnya.
Dalam orasinya, Modrik Maulana mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan.
“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjaga kesatuan. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia,” ungkapnya.
Ketua FRPB sekaligus budayawan yang juga menjabat Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayik Suhaya, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya aktivis Affan Kurniawan dalam peristiwa di Jakarta.
“Beliau adalah pejuang dan pendekar kebangsaan yang gigih mempertahankan demokrasi Pancasila. Mari kita panjatkan doa agar almarhum diterima di sisi Allah SWT,” ungkapnya.
Ayik juga menyinggung kondisi bangsa yang dinilainya memprihatinkan, terutama terkait isu kenaikan tunjangan DPR RI.
“Rakyat masih kesulitan mencari nafkah, sementara anggota dewan meminta kenaikan tunjangan hingga Rp50 juta bahkan berjoget-joget. Ini sangat tidak pantas,” ungkapnya.
Ayik juga menekankan agar para pejabat, baik pusat maupun daerah, melakukan introspeksi diri.
“Pemimpin seharusnya mengayomi rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, dan sudah seharusnya merakyat,” ungkapnya.
Selain itu, Ayik mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di Kota Pasuruan pasca kerusuhan yang sempat terjadi di Jakarta dan Surabaya.
“Mari kita sepakat menjaga kota kita agar tetap aman dan kondusif,” pesannya.
Ayik kembali menegaskan peran DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat.
“Jika masyarakat masih kesulitan sandang, pangan, dan papan, jangan malah menaikkan tunjangan sambil berjoget. Itu sungguh tidak pantas,” ungkapnya.(koko)