Khawatir Menambah Korban Kerja Ilegal Ke Kamboja, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut Temui Dirjen P2MI
SULUT – Kian banyaknya tenaga kerja ilegal asal Sulut yang tergiur kerja di Kamboja dan kebanyakan berakhir menjadi korban, Ketua Gerindra DPRD Sulut mengambil inisiatif mendatangi Dirjen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Menurutnya sampai saat ini berdasarkan catatan masih banyaknya masyarakat Indonesia termasuk di Sulut yang berangkat kerja secara ilegal ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand tertipu lantaran iming-iming gaji besar.
“Mereka terkadang sulit terdeteksi karena menggunakan visa wisata bukan kerja. Berangkat sehat, pulang jadi mayat,”lugas Schramm.
Ia pun menyayangkan dengan beberapa kejadian yang terjadi, tidak jera dan masih saja kejadian berulang warga Sulut yang nyata-nyata sudah ada korban jiwa namun nekat ke sana.
”Saya juga sangat meyanyangkan yang tergiur kerja bukan mereka yang putus sekolah, tapi ada juga yang lulusan perguruan tinggi, yang pada akhirnya mereka hanya disiksa dan disandra di sana,”ucap Schramm yang juga Ketua Partai Gerindra Manado.
Mengatasi ini, ia menegaskan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah terkait hal ini pelu dilakukan sehingga menekankan upaya-upaya meminimalisasi masyarakat tak mudah tergiur berangkat kerja secara ilegal ke tiga negara ASEAN tersebut.
Menurutnya antisipasi swadaya masyarakat perlu dilakukan dengan menyaring informasi lebih jelas terkait loker kerja di luar negeri sebagai tindakan pencegahan.
Dia menegaskan, mengikuti prosedur menjadi pekerja migran Indonesia legal lebih terjamin kesehatan, keselamatan dan pelindungan hukumnya.
“Jangan mudah tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan iming-iming yang tinggi. Banyak negara-negara lain yang jauh lebih besar memberikan penawaran gaji dan penghasilan yang baik, risiko yang lebih rendah. Tapi kembali lagi, lakukan dengan prosedural,”tegasnya.
Schramm tak bosan-bosan mengingatkan masyarakat Sulut agar tak mudah tergoda dengan tawaran gaji tinggi kerja di luar negeri, seperti di Kamboja, Myanmar dan Thailand.
“Pemerintah Indonesia tidak memiliki kerja sama dengan tiga negara tersebut terkait penempatan pekerja migran,” sebutnya.
Untuk keamanan, Ia menghimbau untuk mempertimbangkan menerima pekerjaan di tiga negara tersebut.
“Jadi, jika ada tawaran pekerjaan datang dari tiga negara tersebut, mohon untuk lebih jauh berhati-hati karena ada begitu banyak kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) yang terjadi,” tambahnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut ini menemui langsung Rinardi, Dirjen Perlindungan Kementrian P2MI untuk membahas dan mencari solusi terkait masih banyak warga yang mencari kerja ilegal di Kamboja dan sering menjadi korban.
“kunjungam kami diterima langsung dirjen perlindungan, Pak Rinardi. Saat ini KemenP2MI sedang merancang strategi khusus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga juga pemerintah daerah dan BP2MI untuk menuntaskan masalah penipuan yang kerap dialami pekerja migran Indonesia nonprosedural atau ilegal,” ungkap legislator dapil Manado itu.
