Bitung Paling Bawah dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih, Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Jadi Sorotan
BITUNG—Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bitung menjadi sorotan setelah kota tersebut tercatat sebagai yang paling tertinggal dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Fakta ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, saat membacakan hasil evaluasi kesiapan seluruh kabupaten dan kota dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.
Evaluasi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi daerah yang digelar pada Jumat, 31 Mei 2025, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.
Dalam paparan Gubernur, Kota Bitung menjadi satu-satunya daerah yang belum menunjukkan progres berarti, bahkan tahapan awal seperti sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan di tingkat kelurahan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen dan efektivitas Dinas Koperasi dan UKM Bitung dalam menindaklanjuti kebijakan nasional.
Pemerhati kebijakan publik di Kota Bitung, Sanny Kakauhe, dengan tegas menyoroti lambannya respons Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung, Efraimhard Lomboan, dalam mengeksekusi program yang dinilai vital bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ini program prioritas Presiden Prabowo yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput. Ketika daerah lain sudah bergerak cepat, Bitung justru berada di posisi paling bawah. Ini kegagalan kepemimpinan di tingkat dinas,” ujar Kakauhe.
Ia menilai keterlambatan Dinas Koperasi dan UKM Bitung bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap program strategis nasional.
“Wali Kota Bitung harus segera turun tangan. Ini bukan hanya masalah internal dinas, tapi menyangkut nama baik daerah di mata pemerintah pusat. Jika kepala dinas tidak mampu menjabarkan visi presiden, harus ada evaluasi serius,” tegasnya.
Menurut Kakauhe, program Koperasi Merah Putih bukan sekadar formalitas, tapi representasi komitmen pemerintah pusat dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis koperasi dan UKM.
“Sosialisasi saja belum berjalan maksimal di tingkat kelurahan. Padahal waktu terus berjalan. Program ini harus segera dieksekusi jika ingin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai karena kelambanan satu instansi, Bitung kehilangan momentum nasional,” tambah Kakauhe.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung, Efraimhard Lomboan, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Pesan yang dikirim terlihat sudah dibaca, namun belum direspons.
Situasi ini menambah tekanan terhadap dinas yang kini tengah menjadi sorotan publik. Desakan agar dilakukan evaluasi kinerja pun semakin menguat, terlebih karena program Koperasi Merah Putih menjadi tolak ukur kesiapan daerah dalam menerjemahkan arahan Presiden.
