Frangky Julianto Soroti Ketidakhadiran KPD di Rapat Paripurna, Sanny Kakauhe Beri Pernyataan Serius
BITUNG—Anggota DPRD Kota Bitung Fraksi Partai Demokrat, Frangky Julianto soroti ketidakhadiran sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) pada rapat paripurna.
Hal itu disampaikan Frangky Julianto saat menghadiri Rapat Paripurna ke 22 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025 Dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Tahun 2024 di ruang paripurna DPRD Kota Bitung, Senin (24/3/2025).
“Sangat disayangkan ketika rapat paripurna yang dihadiri oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah (KPD). Mirisnya lagi ada yang tidak mengirimkan perwakilannya pada kegiatan resmi tersebut,” kritik Franky Julianto.
Ketidakhadiran sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) terungkap saat Ketua DPRD Kota Bitung, Vivi Jeanet Ganap melakukan absensi kepada para undangan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang pada rapat paripurna LKPJ Wali Kota Bitung Tahun 2024.
“Kita absen hari ini agar Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengetahui kondisi yang terjadi saat ini,” ujar Vivi Ganap.
Pemerhati Kota Bitung, Sanny Kakauhe menyesalkan tindakan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut.
Sanny Kakauhe menegaskan hal tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan dalam tugas. Apalagi kata dia, yang hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang notabene adalah pemimpin pemerintahan.
“Saya sebagai masyarakat mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengevaluasi kinerja para Kepala Perangkat Daerah (KPD) yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut. Jika tidak sejalan lagi sebaiknya diganti saja,” tegas Sanny Kakauhe.
Ia pun berharap, kedepan para Kepala Perangkat Daerah (KPD) akan serius melaksanakan tanggungjawab kerja sesuai tugas masing-masing.
Kepemimpinan Hengky Honandar Randito Maringka (HHRM) tidak akan berhasil tanpa kerjasama semua pihak khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kedepan kiranya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Program HHRM butuh kerjasama semua pihak. Apalagi SKPD yang menjadi ujung tombak pada setiap kebijakan. Harusnya menjadi perhatian serius,” kata Kakauhe.
