Kejati Sulut Laksanakan Penyuluhan Hukum Program Binmatkum Jaksa Masuk Desa di Kecamatan Mandolang
MANADO, indo-news.id_Kejaksaan Tinggi Sulut melalui Seksi Penerangan Hukum dan Humas bidang Intelijen Kejati Sulut, melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Jaksa Masuk Desa di Desa Tateli 1, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum yang digelar Pandopo Mercys Park, Rabu (08/05/24) dihadiri kurang lebih 100 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 12 desa yang terdiri dari Hukum Tua, sekretaris, bendahara, dan perwakilan perangkat desa se Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Sulut Theodorus Rumampuk SH, MH mengatakan, adapun materi yang disampaikan terkait “Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Dana Desa di instansi pemerintah”.
“Kegiatan ini dilaksanakan agar para Hukum Tua beserta perangkat didesa dibekali dengan aturan-aturan hukum agar dalam mengelola dana desa dapat sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang berlaku sehingga Dana Desa tersebut dapat terserap dengan baik dan digunakan sesuai dengan peruntukannya,” kata Theodorus.
Ia menjelaskan, Dana Desa merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu ” Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.” Sehingga jika disalahgunakan akan berhadapan dengan masalah hukum,” ujar Rumampuk.
Ia menambahkan, kegiatan Penyuluhan hukum Jaksa Masuk Desa sebagai komitmen Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Tinggi Sulut untuk bersama-sama dengan masyarakat menjadi garda terdepan mengawal pembangunan yang ada di Desa melalui tugas pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.
Kita tahu bersama bahwa sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terimplementasi dalam berbagai Peraturan Pemerintah RI, maka Dana Desa diberikan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan didesa.
“Oleh karena itu, para Hukum Tua dan perangkat desa diajak untuk kenali hukum, jauhi hukuman, Jaga Desa dan Bangun Desa,” ujarnya.
Theodorus Rumampuk, SH.MH selaku Kasi Penkum Kejati Sulut atas nama pimpinan Bapak Kajati Sulut Dr. Andi Muhammad Taufik, SH.MH. CGCAE dan Bapak Asisten Intelijen Marthen Tandi, SH.MH menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Mandolang yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini boleh terlaksana.
Camat Mandolang Reyli Yurike Pinasang, SE menyambut baik kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum saat ini dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulut karena Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dipilih untuk dilaksanakannya kegiatan ini.
Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi bapak, ibu saudara-i yang hadir dalam rangka menambah wawasan tentang hukum untuk menjadi bekal dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan. Dengan demikian jika kita sudah pahami hukum, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
“Oleh karenanya kami selaku Pemerintah Kecamatan Mandolang beserta seluruh jajaran sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dapat diprogram untuk dilaksanakan per desa dan kami siap untuk menfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini bila dikemudian hari akan dilaksanakan lagi didesa yang ada di kecamatan Mandolang ini,” ucapnya.
Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini Theodorus Rumampuk, SH.MH dan sebagai moderator Dimekrius selaku staf pada bidang intelijen.
(*/Rommy)
