LAKRI Desak Polres Boltim Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Tahun 2020

0

BOLTIM Sepandai pandai nya tupai melompat,akhirnya terjatuh juga, beginilah nasib yang di alamatkan kepada salah satu instansi teknis yakni Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim),

Dimana di duga telah menyelewengkan dana Covid-19 tahun 2020 dengan rincian sementara berkisar Rp 700 juta. Diketahui dugaan penyelewengan dana Covid-19 pada tahun 2020 lalu , berupa pengadaan beras, gula, dan minyak goreng.

Namun belum lagi biaya transportasi yang diduga telah di mark-up dan dilakukan pembayaran ganda. Sehingga kuat dugaan, kemungkinan jumlah total kerugian negara akan terus bertambah hingga miliaran rupiah.

Melihat persoalan ini pihak Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) meminta bahkan mengapresiasi langkah Polres Boltim, dalam mengungkap dugaan penyelewengan dana bantuan Covid 19 di Dinas Ketahanan Pangan (DKP)Boltim, dimana kuat dugaan negara mengalami kerugian miliaran rupiah.

Sementara itu Polres Boltim melalui Kasat Reskrim AKP Sahroni Rasyid SIP belum lama ini telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yakni Inspektorat Boltim dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) guna meminta dokumen Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) tahun 2020 dengan anggaran Rp 13 miliar.“Saya mengapresiasi langkah Polres Boltim yang tengah berusaha mengungkap kasus ini.

LAKRI akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengawal penindakan pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini, ” kata Direktur Intel LAKRI, Andy Riyadi, pada sejumlah awak media.
Ditambahkan Andy dimana, langkah tegas ini juga merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main dengan dana bantuan, apalagi dana covid 19. Sebab pandemi Covid 19 adalah persoalan kemanusiaan.
“Ini, merupakan warning dan lebih hati-hayi saat menjalankan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin, apalagi di masa pandemi,” kata Andy.
LAKRI menyatakan tidak ada alasan bagi dinas seperti DKP untuk mengurangi apalagi menyelewengkan hak penerima bantuan.“Para ASN dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan kan sudah digaji dan diberi honor tambahan dalam melakukan tugas penyaluran bantuan ini. Jadi tidak ada alasan apa pun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” kata Andy. Sembari, meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu bertindak sampai persoalan ini benar-benar terbuka di hadapan publik luas.“Saya mendukung aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera,” tegas Andy.

Sebelumnya, pengungkapan kasus ini sudah menjadi bidikan Polres Boltim. Sebagaimana langkah Kasat Reskrim, menindak lanjuti instruksi Kapolres AKBP, I Dewa Nyoman Agung Surya Negara SIK.
Reskrim Polres Boltim pun mulai berkoordinasi dengan beberapa instansi teknis yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana Covid-19 tahun 2020.
Kasat Reskrim Polres Boltim, AKP Syahroni Rasyid SIP, belum lama ini mengatakan, sudah menyambangi DKP maupun Inspektorat Daerah.

“Kami sudah mendatangi Dinas Ketahanan Pangan maupun Inspektorat Daerah. Dua instansi ini sudah kami koordinasikan menyangkut dugaan ini,” pungkas Syahroni.

(BM)