ktg

Belum Ada Penetapan Tersangka, Aduka : Kejari Kotamobagu Jangan Setegah Hati Menangani Perkara RTLH Bolmong

0

INDO NEWS – Ketua Lembaga Pemantau Pemerintah Bolaang Mongondow ( LP2BM ) Ali Imran Aduka, meminta kepada pihak Kejaksaan Negri Kotamobagu agar dapat menetapkan status tersangka atas dugaan kasus korupsi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Bolaang Mongondow.

Menurut dia, sudah hampir setahun berjalan proses penanganan kasus tersebut, belum juga ada penetapan status sebagai tersangka oleh pihak Kejaksan Negri Kotamobagu siapa saja yang terlibat dalam perkara yang ada.

“Kami Menilai penanganan dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial ( Bansos ) pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) dengan pagu anggaran senilai Rp 750 juta di wilayah Bolmong ini, terkesan hanya setengah hati. Diharapkan Kajari Kotamobagu mampu mempertajam pola pengungkapan untuk segerah menetapkan status tersangka bagi oknum – oknum yang terlibat dalam kasus tersebut,” kata Aduka, Senin (31/05/2021).

Jika aparat penegak hukum masi ada keraguan dalam mengembangkan kasus ini, lanjut dia, maka ini bakal menjadi perseden buruk dalam penanganan hukum. “Kami berharap pihak Kejari Kotamobagu dapat mengusut tuntas aliran dana RTLH Bolmong mengalir kemana jasa,” katanya

Menangapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negri Kotamobagu Hadiyanto SH, melalui Kasi Intel Kejari, Arthur Piri mengatakan, Untuk sementara ini pihaknya belum melakukan pemeriksaan lanjutan atas dugaan kasus korupsi dana RTLH Bolmong. “Nanti kita akan melakukan kordinasi dengan Kasi Teknis terkait tahapan pemeriksaan,” kata Kasi Intel melalui pesan WhatApp-nya.

Diketahui, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), di Kecamatan Lolak dan Kecamatan Bolaang ini merupakan bantuan Kementrian Sosial (Kemensos RI), dengan pagu anggaran senilai Rp 750 Juta Rupiah di tahun anggaran 2019 lalu.

(Gito Mokoagow)